background img

PPDB BALIKPAPAN MASIH MERUJUK PERMENDIKBUD 51

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Rencana perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 terkait zonasi Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ditanggapi serius Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Muhaimin.

Menurutnya, jika Kementerian ingin mengubah suatu regulasi harus berdasarkan kajian dan tahapan yang cukup panjang. Artinya, tidak berdasarkan satu atau dua daerah yang protes saja, lantas regulasi itu diubah. Apalagi, saat ini proses PPDB sedang berlangsung.

“PPDB masih menggunakan regulasi yang lama. Kami masih mempertahankan sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Kementerian itu membuat regulasi berdasarkan kajian, berdasarkan tahapan yang panjang. Tidak boleh hanya satu atau dua daerah protes lantas regulasi diubah. Tidak boleh seperti itu. Kasihan daerah yang sudah siap, namun di tengah jalan harus berganti lagi regulasinya,” kata Muhaimin, Senin (24/6).

Jika regulasi PPDB diubah, lanjut Muhaimin, maka bisa saja pelaksanaaan PPDB tahun 2019 ini diundur, karena harus menyesuaikan dengan aturan baru. Kemudian akan menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. “Sejatinya Balikpapan Insya Allah siap 100 persen untuk PPDB tahun ini. Mudahan tidak ada regulasi yang berubah lagi, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, kata Muhaimin, Disdikbud sedang menjalankan proses PBDB sesuai aturan yang merujuk pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Di mana persiapan sosialisasi sudah dilakukan baik melalui media cetak, elektronik, online, iklan dan lainnya.

“Informasi di sekolah dan sosial media juga sudah jalan semua. Hari ini kita sedang menyiapkan verifikasi dan validasi. Jadwalnya tanggal 24 sampai 28 Juni untuk beberapa jalur, seperti jalur luar kota atau perpindahan, verifikasi paket A dan paket B, kemudian lulusan sebelum tahun 2016,” ujar Muhaimin.

Soal daya tampung, pria berkacamata itu menyebut, jika untuk sekolah negeri daya tampungnya maksimal 60 persen. Dengan demikian sisanya dipastikan masuk ke sekolah swasta.

“Setiap daerah memang berbeda-beda. Kalau kita 40 persen sekolah ke swasta. Tapi kita mesti bersyukur juga sudah ada orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang menurut mereka itu sekolah bagus. Misalnya, Al Auliya, KPS, Patra Dharma dan beberapa sekolah lainnya. Paling tidak 10 sampai 15 persen itu sudah tertampung di sekolah swasta,” ucapnya. (FREDY JANU/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *