background img

PERDA BIKIN JERA, PARKIR DI KTL DIDEREK

3 years ago written by

Balikpapan – Inspeksi mendadak (sidak) berulang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tertib berlalulintas, termasuk memarkir kendaraan di bahu jalan protokol, dinilai kurang efektif. Hal ini mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan segera memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan transportasi.

Kepala Dishub Kota Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengatakan, sosialisasi dan teguran berupa tilang ternyata tidak cukup menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang sering melanggar peraturan lalu lintas. Salah satu buktinya adalah masih banyak masyarakat yang parkir di bahu jalan meskipun Dishub sudah memasang road barrier di sepanjang kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), Klandasan.

“Kesadaran masyarakat memang perlu diikuti dengan satu tindakan tegas, bukan hanya sosialisasi yang sudah dilakukan berkali-kali. Kalau Perda sudah jadi, peraturan itu akan berlaku di seluruh Balikpapan dan Dishub akan mempunyai wewenang untuk melakukannya,” jelasnya saat diwawancarai KPFM di kantornya jalan Praja Bakti, Balikpapan Selatan, Selasa (11/7).

Sejauh ini, lanjut Sudirman, Raperda tersebut dalam tahap kajian akademis. Diperkirakan bulan Juli ini selesai. Dalam Raperda tersebut mengatur tentang berbagai kegiatan tentang transportasi di Kota Balikpapan yang selama ini belum diakomodir dalam peraturan-peraturan Dishub terkait dengan transportasi itu sendiri.

“Misalnya saja terkait dengan sanksi pelanggaran terhadap kegiatan transportasi di Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, kan jelas pelanggaran terhadap rambu itu siapa yang berkewenangan untuk menindak, tapi secara spesifik tidak ada sanksi bagaimana supaya kota ini tertib,” tambahnya.

Rencananya, sistem Perda yang akan diberlakukan di Balikpapan sama dengan Perda yang sudah dilakukan Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan menderek kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan di tempat yang terpasang rambu-rambu dilarang berhenti, atau dilarang parkir.

“Setelah mobilnya diderek, kemudian ditempatkan di penampungan yang rencananya akan dijadikan satu dengan Depo Bangunan Kilometer 13. Kemudian, bagi yang mau mengambil harus membayar retribusi dulu, seperti di DKI yang dikenakan denda sekitar Rp1 juta untuk mobil pribadi. Setelah dia bayar lewat bank, bukti resinya ditunjukan ke sana baru mobil bisa keluar,” ujar Sudirman. (RARA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *