background img

PENDAFTAR KPPS KURANG 4 RIBU

1 week ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Pendaftaran badan ad hoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada 2020 Kota Balikpapan diperpanjang, karena masih kekurangan ribuan orang.

Sejak dibuka pada 7 Oktober hingga 13 Oktober 2020, jumlah daftar keanggotaan KPPS baru terpenuhi 80 persen dari target kebutuhan di Pilkada, yakni sebanyak 13.500. Kurang sekitar 4 ribu orang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan, sesuai aturan karena jumlah pendaftar belum terpenuhi, maka jadwal pendaftaran diperpanjang sampai 5 hari, mulai 14 Oktober hingga 18 Oktober 2020 mendatang.

“KPPS diutamakan orang setempat, kalau tidak ada, bisa kita carikan di kelurahan lain. Saya harap masyarakat bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara Pilkada,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/10).

Menurutnya, sosialisasi dan iklan terkait perekrutan itu sudah cukup menyebar. Khususnya di media sosial dan media daring.

Namun tak dipungkirinya rekrutmen KPPS memiliki beberapa kendala akibat kondisi pandemi Covid-19. Di antaranya menyangkut persyaratan umur yang sudah diturunkan mulai dari usia 17 tahun hingga 50 tahun, dan tidak memiliki penyakit komorbid atau penyerta yang berpotensi lebih mudah menularkan ke orang lain.

Selain pembatasan usia, kewajiban mengikuti rapid test juga jadi kendala. Pasalnya ada sebagian masyarakat menghindari untuk tidak mengikuti rapid test. “Ini yang kami evaluasi,” katanya.

Dirinya menambahkan, ada beberapa wilayah rawan terjadi kekosongan pendaftar di antaranya di kawasan Perumahan Pertamina, yang hingga saat ini belum ada pendaftar.

“Ada sekitar tujuh TPS yang masih belum ada pendaftarnya. Kendalanya ternyata karena warga di sana kebanyakan usianya di atas 50. Sementara untuk usia di bawah 50 tahun sangat sedikit,” beber Thoha.

Pasalnya, rata-rata usia yang memenuhi syarat bekerja atau kuliah di luar kawasan tersebut. Selain itu juga ketat dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan.

“Sehingga koordinasi ke sana yang kami lakukan sedikit kesulitan. Ini yang akan kami koordinasikan dengan Pertamina, bagaimana mencarinya,” jelas Thoha.

Ia menegaskan, pelaksanaan Pilkada akan tetap berjalan meskipun tidak ada petugas KPPS. Ia menambahkan, dalam hal di suatu tempat tidak ada masyarakat yang bersedia menjadi anggota KPPS, sebenarnya KPU diperbolehkan bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk melakukan rekrutmen.

(MAULANA/KFPM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *