background img

PEMKOT PERMOHONAN MUTASI PEJABAT

7 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan mutasi terhadap sejumlah jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Sayid HM Fadly mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri sejak akhir Desember lalu, namun belum ada jawaban resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kami sudah kirimkan sekitar Desember lalu, kita tunggu saja bagaimana jawabannya, karena ini kan aturan baru. Jadi belum tahu nanti seperti apa,” kata Fadly kepada wartawan.

Sesuai dengan aturan yang Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 71 Ayat 2, melarang kepala daerah melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Larangan itu diterapkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang kepala daerah untuk melakukan mutasi jabatan, baik struktural maupun non struktural yang dapat berpotensi merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon.

Fadly menyebut dalam surat permohonan ke Kementerian Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan meminta agar Menteri Dalam Negeri dapat memberikan izin untuk melakukan pergantian pejabat untuk mengisi kekosongan posisi jabatan di dua OPD yakni di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan.

“Yang pasti sudah diajukan, seperti apa nanti saya kurang mengerti. Jarena ini aturan baru,” ungkap Fadly.

Selain dua jabatan kepala OPD kosong, satu jabatan kepala OPD lainnya yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan yang saat ini masih dijabat oleh Suryanto akan kosong, karena yang bersangkutan akan memasuki masa pensiun pada Oktober 2020 ini.

“Kalau itu nanti kita ajukan lagi. Batasannya berapa kali mutasi pada saat tahapan Pilkada, saya tidak tahu. Yang pasti kami ajukan saja,” pungkas Fadly.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Kota (Bawaslu) Kota Balikpapan telah mengirimkan surat ke Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi untuk melarang adanya pelaksanaan mutasi pejabat terhitung mulai 8 Januari 2020.

Larangan itu berlaku sejak enam bulan masa penetapan pasangan calon Kepala Daerah yang dijadwalkan akan dilaksanakan Juli 2020 mendatang.
Larangan mutasi ini tidak hanya berlaku pada jabatan struktural, namun juga untuk staff di tiap OPD termasuk tenaga honorer. (MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *