background img

PEMKOT BERPOTENSI HILANG 15 MILIAR

1 month ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan hingga saat ini masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait rencana pemberlakuan UU Omnibus Law di daerah.

“Terkait rencana penerapan Undang-undang Omnibus Law, kita meminta agar daerah tidak kecolongan dengan adanya rencana penerapan tersebut, harus benar-benar dicermati aturannya,” kata Rizal ketika diwawancarai wartawan, Kamis (3/12).

Menurutnya, pemerintah daerah harus benar-benar mencermati isi dalam RPP Omnibus Law, untuk dikaji lebih mendalam.

Dengan adanya pemberlakuan UU Omnibus Law, maka pemerintah daerah akan kehilangan beberapa kewenangan termasuk ruang fisikal di daerah.

Salah satunya, penghapusan kewenangan pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan hilang ketika UU Omnibus Law tersebut efektif diberlakukan.

Ia menjelaskan, dari sektor perizinan IMB, Kota Balikpapan berpotensi akan kehilangan sekitar Rp15 miliar, dari pendapatan asli daerah.

“Seperti misalnya dalam hal penarikan pendapatan daerah dari sektor perizinan di antaranya izin mendirikan bangunan atau IMB yang akan menyebabkan pemerintah daerah khususnya di kota Balikpapan kehilangan sekitar Rp15 miliar,” urainya.

Ia meminta agar dengan penerapan UU Omnibus Law khususnya di bidang perizinan, tidak hanya sekadar menimbulkan kesan cepat, murah dan mudah, tapi potensi yang ada di daerah hilang.

“Itu yang harus benar-benar dicermati RPP-nya oleh pemerintah daerah. Jadi, dengan adanya undang-undang tersebut tentunya akan memberikan kemudahan percepatan pada proses perizinan, tetapi juga akan menghilangkan kewenangan bahkan ruang fisikal bagi daerah,” ungkapnya.

(MAULANA/KFPM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *