background img

PASIEN COVID-19 TETAP DICOKLIT

1 month ago written by

 

KPFM BALIKPAPAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan meminta setiap warga yang punya hak pilih tetap bisa menyalurkan suara dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020, sekalipun terpapar Covid-19.
Anggota Bawaslu Kota Balikpapan Ahmadi meminta agar tidak ada pengecualian kepada pasien Covid-19 dalam dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutakhiran data pemilih Pilkada.

“Nanti teknisnya KPU yang mengatur, intinya tetap dicoklit,” katanya ketika diwawancarai wartawan, Jumat (10/7).
Ia menjelaskan, pelaksanaan coklit dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih harus dilakukan dengan mendatangi rumah warga yang bersangkutan. Meskipun warga yang bersangkutan sedang menjalani karantina di rumah akibat berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.

“Bagaimana teknisnya kita serahkan kepada KPU. Terutama kepada pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, baik ODP maupun PDP yang dikarantina di rumah tetap dicoklit. Apakah dilaksanakan di luar pagar atau bagaimana, agar tetap menjaga jarak. Seperti apa nanti teknisnya yan gmengatur KPU. Intinya itu tetap dicoklit,” tegasnya.

Ia menjelaskan, mengikuti jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Balikpapan, proses pemutakhiran data pemilih dijadwalkan akan mulai dilaksanakan secara serentak pada 18 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020 mendatang.

Sebanyak 1.500 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan diturunkan untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Langsung ke rumah-rumah warga. Di masing-masing lokasi yang akan ditetapkan di sekitar wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan ditempatkan 1 orang petugas pemutakhiran data pemilih.

Menindaklanjuti rencana tersebut, Bawaslu Kota Balikpapan berencana akan melakukan pengawasan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU Kota Balikpapan. Namun karena keterbatasan jumlah personel, pihaknya hanya akan melakukan metode sampling di beberapa TPS di setiap kelurahan.

“Dengan kondisi yang ada saat ini, bahwa personel kami itu hanya satu orang di tiap kelurahan, jadi akan melakukan metode sampling untuk mengawasi pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh personel PPDP. Misalnya di satu Kelurahan itu ada 50 TPS dengan jumlah personel yang cuma satu orang, tidak mungkin bisa mengawasi keseluruhan. Makanya kami menggunakan metode sampling.Misalnya 10 persen dan jumlah TPS itu yang kita awasi,” terangnya.

Dengan melibatkan personel dari Panwascam dan Panwas Kelurahan, pihaknya akan memastikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan maksimal dengan memeriksa apakah warga yang bersangkutan sudah diberi tanda bukti coklit, apakah di rumah warga yang bersangkutan sudah dipasangi stiker bukti sudah dicoklit, atau untuk pemilih baru apakah sudah dituangkan dalam daftar pemilih baru.

“Untuk memastikan PPDP itu melaksanakan coklit dengan benar, karena memang kewajiban dari PPDP itu melaksanakan coklit dari rumah ke rumah,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan ada warga yang belum dicoklit namun sudah dipasangi stiker atau sudah didata, maka pihak Bawaslu akan membuat surat rekomendasi kepada KPU untuk dilakukan perbaikan. Namun apabila tidak direspon, hal itu akan masuk dalam ranah pelanggaran. Apakah itu administrasi, kode etik atau pidana.(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *