background img

NORMALISASI AMPAL SULIT DIPREDIKSI

4 years ago written by

Balikpapan – Normalisasi Sungai Ampal sampai kini masih menyimpan persoalan. Padahal, progres ini dianggap mendesak karena disebut sebagai salah satu biang banjir yang kerap terjadi di kawasan Kelurahan Damai Balikpapan Kota. Dua hambatan yang mengemuka adalah, belum terbebaskannya lahan milik TNI dan keterbatasan anggaran dua tahun terakhir.

Kepala Dinas PU Balikpapan Tara Allorante mengatakan, normalisasi Sungai Ampal sulit diprediksi kapan tuntasnya. Menurutnya, dibutuhkan sedikitnya Rp100 miliar. Baik untuk pembangunan fisik maupun pembebasan lahan dengan pola appraisal. Dia menadaskan normalisasi masih menunggu kejelasan lahan. “Tanah di rumah itu bermasalah. Yang bersangkutan merasa itu tanahnya, tapi peta bidang itu sebagian tanah milik Kodam. Itu harus diselesaikan dulu,” ungkapnya kepada KPFM, Kamis (10/11).

Pelebaran sungai akan dilakukan mulai dari jembatan PDAM ke hilir (laut) dan arah jembatan PDAM ke atas atau hulu. Jika semua itu dibuka, maka saluran sekunder bisa cepat melepaskan air ke badan Sungai Ampal.
Sementara untuk  anggaran 2017 spesifik banjir Tara mengaku belum tahu persis. ”Nanti kita lihat di pembahasan. Tapi anggaran banjir cukup besar, belum lagi bendali-bendali semuanya harus didahului dengan pembebasan tanah,” terangnya

Tara juga menyambut baik perhatian Komisi III DPRD dalam penanganan banjir termasuk porsi anggaran.  “Itu bagus saja dilakukan. Kita lagi susun RPJM 5 tahun ke depan,” ucapnya. Diakuinya pada 2016 lalu secara nomenklatur pembiayaan banjir tidak kelihatan besar karena terpecah-pecah pada banyak kegiatan, seperti perbaikan dan pembangunan drainase.

Penanganan banjir ini dibagi dalam tiga bagian, yakni kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan. “Paketnya memang banyak. Seperti 2016 ada drainase Tugu Adipura, jalan Sudirman, dan Graha Indah. Programnya itu dipisah. Tendernya pun tidak digabung,” paparnya. Tara menyebutkan pada 2016 ini anggaran untuk penanganan banjir sekitar Rp40 miliar. Itu belum termasuk yang kecil-kecil. Ada yang Rp700 juta sampai Rp1 miliar dan Rp2 miliar.  Pada  2017 fokus pada kontrak yang belum terbayar hampir Rp300 miliar.  “Setelah itu tercukupi, kita lihat lagi kawasan yang lahannya sudah klir, seperti Gunung Kawi. Tanahnya mendekati final. Itu prosesnya satu tahun, peta bidang selesai tahap finalisasi. Hanya saja untuk bayar itu disiapkan di 2017. Ganti rugi tanah pakai pola appraisal, seingat saya hampir Rp20 miliar. Panjangnya sekitar 800 meter untuk kiri dan kanan,” ucap Tara. (FREDY/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *