background img

MAHASISWA DEMO KASUS RPU DAN TPU

1 week ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Puluhan mahasiswa gabungan dari beberapa organisasi mahasiswa di Kota Balikpapan melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Balikpapan, Selasa (11/2).

Mereka memulai aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki dari pertigaan Plaza Balikpapan menuju Kantor Wali Kota Balikpapan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, mulai pukul 12.30 Wita.

Dalam aksinya mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan permasalah kota, di antaranya menyangkut penyelesaian kasus Rumah Potong Unggas (RPU) yang saat ini sudah memasuki proses pengadilan.

Penyelesaian kasus RPU yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp11 miliar tersebut dinilai tidak transparan, karena hanya beberapa pelaku yang berhasil disidangkan.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut penyelesaian kasus Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kilometer 15 yang sampai saat ini belum ada titik terang. Padahal jumlah kerugian negara dalam kasus ini tercatat mencapai Rp 9 miliar.

Salah satu koordinator aksi, Rafsyan Hasan menyatakan aksi ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi mahasiswa, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Rafsyan menyampaikan aspirasi mahasiswa bersamaan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Balikpapan ke 123. Para pengunjuk rasa menuntut agar sejumlah persoalan yang ada di Kota Balikpapan dapat segera dituntaskan.

Selain persoalan hukum, Rafsyan menerangkan bahwa pengunjuk rasa juga menuntut agar persoalan kota seperti masalah banjir yang masih sering terjadi di Kota Balikpapan dapat segera terselesaikan.

“Ada beberapa persoalan yang kami tuntut, di antaranya masalah banjir seperti yang terjadi malam peringatan HUT Kota Balikpapan, harus bisa segera diselesaikan. Karena anggaran yang dialokasikan untuk penanganan banjir cukup besar,” ungkapnya.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi yang hadir menemui pengunjuk rasa mengatakan bahwa Pemerintah Kota saat ini tengah berupa untuk melakukan sejumlah perbaikan tata kelola keuangan, agar persoalan hukum yang menjerat beberapa pejabat yang ada di lingkungan Pemkot Balikpapan tidak terulang.

Menurut Rizal, meski harus terus ditingkatkan kembali, sistem pengelolaan keuangan yang ada di Pemkot Balikpapan saat ini sudah baik, hal tersebut terbukti dengan beberapa penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih memberikan nilai tinggi kepada Kota Balikpapan.

“Saya kira kita sudah baik meski harus ditingkatkan kembali, hal ini terbukti kita masih mendapatkan nilai baik dari BPK. Bahkan di Hari Anti Korupsi, Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelasnya.

Rizal menerangkan, pihaknya tidak dapat berkomentar banyak soal kasus RPU dan TPU yang telah menjerat beberapa oknum pejabat Pemkot dan Legislatif Kota Balikpapan, karena prosesnya sepenuhnya diserahkan ke aparat hukum.

“Kita akui masih ada kekurangan, untuk proses hukumnya kita serahkan kepada aparat hukum,” tutupnya. (Maulana/Kpfm)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *