background img

KETUA TIM KOTAK KOSONG DILAPORKAN KE GAKKUMDU

4 weeks ago written by

 

KPFM BALIKPAPAN – Pasangan Calon Kepala Daerah Rahmad Mas’ud – Thohari Azis melalui tim kuasa hukumnya melaporkan Ketua Tim Pemenangan Kotak Kosong DR Abdul Rais SH, MH, ke Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) terkait dugaan kampanye hitam atau black campaign, Senin (28/9

Agus Amri selaku kuasa hukum pasangan calon kepala daerah Rahmad Mas’ud – Thohari Azis mengatakan,  Abdul Rais  dinilai telah melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yang mengatur larangan kampanye hitam

Ia menyebutkan, Abdul Rais yang menyatakan sebagai Ketua Tim Pemenangan Kolom Kosong bersama sekelompok orang membentangkan spanduk serta membagikan selebaran atau flyer yang secara terang-terangan melakukan kampanye untuk mengarahkan pilihan pada Pilkada pada kotak atau kolom kosong bertempat di Lapangan Merdeka pada tanggal 27 September 2020 lalu

“Masing-masing spanduk bertuliskan kalimat “mencoblos kotak atau kolom kosong berarti anda telah menyelamatkan demokrasi kota Balikpapan.”

Selain itu dalam spanduk dan selebaran juga tertulis kalimat “pemilih cerdas ambil duitnya jangan pilih #itu sudah. Pilkada Balikpapan pilih kotak kosong,” terangnya

Ia menilai bahwa kalimat tersebut  bernada provokatif, seolah-olah terlapor menyatakan bahwa mencoblos calon tunggal akan membuat demokrasi kota Balikpapan dalam bahaya. Terlapor juga telah mendiskreditkan pelapor, seolah-olah pelapor melakukan politik uang. Hal ini adalah fitnah yang tidak dapat terlapor buktikan kebenarannya. “Tentu saja ini membangun kebencian di tengah-tengah masyarakat pemilih kota Balikpapan sebagai suatu perbuatan yang justru merusak demokrasi,” ujarnya

Ia menjelaskan, bahwa tindakan terlapor adalah jelas merupakan tindak pelanggaran pidana pemilu, di mana dalam Undang-undang yang ada saat ini tidak memberikan ruang atau legal standing bagi terlapor untuk melakukan kampanye. Terlebih dalam kampanye hitam sebagai sesuatu yang dilanggar secara tegas baik siapa pun dalam Undang-undang

“Sebagai terlapor jika mencoba berlindung dengan dalih dirinya bukan subjek dalam Undang-undang pemilu sekalipun, tetap dapat dijerat dengan pasal pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 14 ayat satu, Barang siapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun, sementara pada ayat ke-2 berbunyi barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Jelas dari sisi regulasi sudah cukup memadai untuk menjerat terlapor sebagai pelaku kampanye hitam yang telah merendahkan kualitas demokrasi bangsa Indonesia pada umumnya di kota Balikpapan,” ujarnya

Ia meminta demi mencegah semakin masif dan meluasnya perbuatan terlapor yang menciderai demokrasi agar pihak Bawaslu segera mengambil langkah tegas kepada terlapor untuk segera diproses secara hukum berdasarkan peraturan tentang tindak pidana pelanggaran Pemilu maupun tindak pidana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dikonfirmasi terpisah melalui telepon oleh sejumlah media dari kantor Bawaslu, Abdul Rais belum dapat dihubungi. Sedangkan ketika didatangi di kediamannya, salah satu penghuni rumah mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang ada tugas ke Jakarta

Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Agustan mengatakan, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, laporan tersebut akan ditindaklanjuti

“Jadi hari ini tim kuasa hukum dari Rahmad Mas’ud melaporkan pihak-pihak terkait. Jadi hari ini kami secara resmi memproses laporannya. Kami terima, harus kami lihat dulu unsur-unsur terkait dengan keterpenuhan syarat-syarat laporan,” katanya

Pihaknya juga masih akan mengundang pihak-pihak terkait yakni pelapor paslon Rahmad – Thohari maupun terlapor Abdul Rais untuk melakukan klarifkasi.

Bawaslu Kota Balikpapan juga harus cepat memproses laporan tersebut, mengingat batas waktu penyelesaian aduan atau perkara sesuai Undang-undang Pilkada hanya maksimal 5 hari. Berbeda dengan Undang-undang Pemilu 14 hari

“Kalau di UU Pemilu memang waktunya cukup lama 7 hari, dalam hal 7 hari masih dibutuhkan lagi keterangan, maka ditambah lagi 7 hari. Jadi 7 +7 jadi ada 14 hari kerja terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran. UU Pilkada ini luar biasa sekali, waktu sangat singkat sekali. Kami hanya diberikan waktu 3 hari plus 2 hari , paling lama 5 hari sudah harus ada hasilnya, jadi nanti kita tunggu hasilnya 5 hari ke depan,” ujarnya.(MAULANA/ KFPM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *