background img

KANWIL DJP KALTIMRA DORONG PERTUMBUHAN UMKM

1 month ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Perpindahan Ibu kota Negara (IKN) ke Kaltim diprediksi akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Termasuk peningkatan transaksi atau penjualan barang melalui elektronik yang sering disebut e-commerce.

Hal ini disinggung dalam perbincangan siang di radio KPFM 95.4 Mhz Balikpapan, Rabu (16/10). Talkshow program Bisnis Corner itu menghadirkan tiga narasumber dari Kanwil DJP Kaltimra, masing-masing Sugeng Tinugroho (Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat), Hamdih Amin serta M Ari Purnomo Aji (Pelaksana Bidang P2 Humas).

“Saat ini kami sedang gencar menyosialisasikan kepada Wajib Pajak pelaku bisnis di marketplace dan e-commerce agar mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan selanjutnya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), walaupun mungkin omsetnya masih di bawah 4,8 miliar,” kata Sugeng Tinugroho.

Memang, lanjutnya, untuk pelaku bisnis dengan omset di bawah 4,8 miliar bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak.

“Syarat untuk menjadi PKP bagi wajib pajak orang pribadi cukup dengan membawa copy identitas diri dan copy izin usaha. Kalau sebelumnya membutuhkan waktu 10 hari kerja, kini hanya 1 x 24 jam, dengan catatan tidak dikuasakan atau pemilik datang sendiri ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar,” ujarnya.

M Ari Purnomo Aji menambahkan, “Kanwil DJP Kaltimra juga memiliki program Business Development Services (BDS). Melalui program ini kami mengumpulkan para pelaku UMKM dan memberikan materi bagaimana meningkatkan usaha dengan menghadirkan narasumber yang akan membagikan tips dan trik pengembangan usaha.”

“Jadi, DJP tidak hanya menghimpun pajak, tapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan penjualan para pelaku UMKM. Karena ini pasti akan berdampak juga pada pembayaran pajak,” imbuhnya.

Sedangkan Hamdih menambahkan, untuk komunitas yang ingin bergabung pada program BDS, dapat menghubungi Kanwil DJP Kaltimra melalui sosial media, Instagram @kwldjpkaltimra, Facebook, atau Twitter.

Saat pendengar KPFM bertanya tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Sugeng menyampaikan, pekerja yang masih lajang, pendapatan di atas 54 juta per tahun baru akan dikenakan pajak. Contohnya untuk pekerja lajang yang memiliki pendapatan 60 juta per tahun, yang dikenakan pajak adalah selisih dari 60 juta dikurang 54 juta. “Jadi hanya 6 jutanya saja yang dikenakan pajak,” katanya.

Dan untuk pajak penghasilan Orang Pribadi non Usahawan, terdapat tarif progresif yang berlaku. Penghasilan Kena Pajak sampai dengan 50 juta tarifnya 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%, dan di atas 500 juta dikenakan tarif 35%. (JESSICA/KPFM)

Article Categories:
News · Talkshow

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *