background img

JASTIP DAN KONTEN ONLINE KINI KENA PAJAK

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Aktivitas masyarakat kini dipermudah dengan teknologi digital. Salah satunya transaksi online. Mulai dari pesan makanan, angkutan online, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, di mana memanfaatkan jasa titip (jastip). Jasa yang ditawarkan pelaku usaha online tersebut kini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Hal tersebut dijelaskan pada Bincang Pajak di program Karir dan Keluarga (KK) radio KPFM 95.4 Mhz Balikpapan, Rabu (19/6). Hadir sebagai narasumber Pelaksana Bidang P2 Humas Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara Andhika Ryan Debbianto, Bangga Hana Pramana, dan Mohammad Ari Purnomo Aji. Perbincangan dipandu Elyana Sesil.

Andhika menjelaskan, jastip ini memudahkan konsumen. Harga belanja sama dengan harga toko. Tidak perlu repot ke lokasi, tinggal bayar jasa titipnya saja kepada jastiper  –sebutan para pengusaha jasa titip. Nah, sebagai masyarakat baik tentu dari keuntungan yang diambil harus ada kontribusi diberikan kepada negara. Yaitu Pajak Penghasilan.

‘’Jastiper cukup mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) agar bisa dihitung berapa pajak penghasilan yang akan dibayar, dengan melaporkan pendapatan brutonya setiap bulan. Lalu dibayar menggunakan e-billing. Setelah dibayarkan agar segera melaporkan sebelum jatuh tempo,” ujar Andhika.

Dikatakan, jasa titip ini dibagi dua kategori. Yaitu Direct Selling dan Personal Shopper. Yang membedakan adalah jenis pajaknya. Untuk Direct Selling jenis pajaknya adalah PP23, sementara Personal Shopper adalah PPh Ps 25.

“Cara bayarnya pun sangat sederhana. Banyak cara yang bisa dipilih. Mulai dari bayar melalui teller bank, ke Kantor Pos, mobile banking, agen branch banking, internet banking dan ATM,’’ ujar Mohammad Ari Purnomo Aji yang akrab disapa Ari.

Selain jastiper, lanjutnya, pembuat konten online juga masuk dalam aspek perpajakan. Di mana pendapatan para content creator ini sangat menggiurkan. Bahkan lebih besar dari pada pekerja kantoran, seperti Selebgram, Youtuber dan Web Designer.

Dipaparkannya, sesuai ketentuan umum dalam UU PPh maupun penjelasannya; penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, atau diperoleh Wajib Pajak. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi, atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (SESIL/KPFM)

Article Categories:
News · Talkshow

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *