background img

DPRD SETUJUI PERDA PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2018

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 akhirnya telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menjadi Perda. Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi mengenai Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2018, Senin (15/7) siang.

Dalam penyampaikan pandangan akhir fraksi, sikap persetujuan fraksi disampaikan dengan sejumlah saran dan masukan agar ke depan pelaksanaan APBD lebih maksimal dan efektif.

Dimulai dari Fraksi Golkar include PBB yang diwakili oleh Andi Arif Agung. Ia menyampaikan sejumlah saran kepada pemerintah atas pelaksanaan APBD 2018.  Saran yang pertama, kata Andi Arif, agar OPD dapat meningkatkan pengendalian, pengawasan inventarisasi dalam pengelelolaan persediaan barang milik daerah dan menjalankan pengawasan internal pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dan juga dalam menjalankan rencana kegiatan RKA harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan waktu, sehingga realisasi pembangunan yang bersumber dari  musrenbang, reses dan aspirasi masyarakat sehingga dapat tercapai maksimal,” katanya.

Terkait PAD, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah Pemkot terus meningkatkan perolehan PAD khusus retribusi daerah yang tidak capai target 2018. “Kami berharap Pemkot melalui OPD terkait memaksimalkan potensi PAD dan meningkatkan fungsi pengawasan pajak. Disarankan juga Pemkot memanfaatkan dan membangun pelabuhan Somber untuk digunakan bagi peningkatan PAD kota,” ujarnya.

Selain itu, salah satu persoalan yang menjadi sorotan fraksi Golkar dan PBB adalah masalah daya tampung sekolah dan proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. Kemudian persoalan banjir khususnya wilayah aliran sungai Ampal, terutama pembebasan lahan.

“Kami juga mengapresiasi upaya-upaya Pemkot dalam mengatasi banjir khususnya di Beller dan MT Haryono, meski anggaran terbatas. Masalah pembebasan lahan khususnya di aliran sungai Ampal dapat berjalan baik dan lancar sehingga persoalan banjir dapat teratasi,” ungkapnya.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Jhon Ismail menyampaikan agar Pemkot terus meningkatkan sistem informasi akuntansi dan pelaporan secara integrasi, profesional dan lebih tertib, sehingga dapat memperbaiki laporan kualitas keuangan dan sistem administrasi pemerintah dengan harapan rekomendasi yang menjadi poin BPK RI di tahun berikutnya tidak terjadi lagi.

“Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi untuk lebih dapat kreatif, dan maksimal menggali potensi daerah. Hal lain, perlu segera penertiban, pengendalian dan pengawasan profesional terkait  penerapan sistem online khususnya sektor hotel, restoran dan tempat hiburan,” kata Jhon.

Selain itu, fraksi PDI juga meminta Pemkot membenahi pasar tradisional agar lebih bersih, tertib dan nyaman bagi konsumen. “Ini merupakan pusat ekonomi masyarakat yang tidak tergerus belanja online terutama pembenahan pada kebersihan, ketertiban dan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli,” tuturnya.

Sedangkan Fraksi PPP dan Nasdem yang diwakili Usman Daming meminta penguatan SKPD penghasil PAD dengan peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi tantangan.

“Kami juga apresiasi Pemkot melakukan pengawasan intensif kepada wajib pajak melalui Satgas Monalisa yang sudah dilakukan saat ini. Kami meyakini akan memberikan kenaikan PAD bagi Pemerintah Kota Balikpapan seperti kota-kota lain yakni Makasar dengan melakukan pengawasan intensif,” ucapnya.

Kemudian fraksi PKS yang dibacakan Subari mengapresiasi Wali Kota yang telah menjawab pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan. Untuk itu fraksi PKS meminta agar Pemkot Balikpapan terus menyampaikan laporan keuangan secara akuntabel dan memenuhi standar laporan keuangan daerah yang dibuktikan dengan langkah-langkah taktis dan strategis untuk terus melakukan pembaharuan dan perubahan yang sifatnya tidak monoton.

“Kami juga menyadari adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi perekonomian kota ini, sehingga PAD tidak meningkat. Hal ini mengindikasikan belum maksimal dalam pengelolaannya seperti lemahnya SDM dan lemahnya pengawasan. Untuk itu diperlukan keseriusan dan kreativitas mengingat masih banyak potensi yang masih bisa digali,” katanya.

Sementara fraksi Demokrat yang diwakili oleh Mieke Heny menyampaikan beberapa saran dan masukan. Salah satunya yang paling disoroti adalah bidang pendidikan. Menurutnya, dengan adanya PPDB online sistem zonasi menimbulkan banyak sekali dampak positif dan juga negatif serta pro dan kontra yang terjadi di masyarakat.

“Terkait hal ini banyak calon siswa yang tidak dapat masuk ke SMP Negeri. Artinya tidak ada jalan lain selain mendaftar ke sekolah swasta. Sementara tidak semua orang tua siswa mampu membayar uang sekolah,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemkot agar dapat memberikan bantuan kepada siswa yang gagal masuk di SMP Negeri berupa subsidi dana masuk sekolah atau uang pembangunan. “Mungkin bisa dianggarkan di APBD Perubahan yang akan datang,” katanya.

Selain itu, sudah waktunya juga melakukan kajian untuk membangun sekolah SD terpadu dan SMP terpadu pada kawasan-kawasan yang sulit memperoleh lahan yang cukup, seperti di Balikpapan Tengah (Balteng) dan Balikpapan Utara (Balut) yaitu discover.

“Kami mohon Pemkot dapat membangunkan SD dan SMP yang bisa menggunakan lahan-lahan tidur milik Pemerintah. Lahannya ada di Somber, Kelurahan Batu Ampar,” tandasnya.

Untuk diketahui, persetujuan ini selanjutnya akan ditetapkan dalam Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 yang akan dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Hasil evaluasi nantinya dijadikan dasar penetapan Perda tentang laporan pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2018 dan selanjutnya ini dijadikan dasar  untuk penetapan APBD Perubahan 2019. (FREDY JANU/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *