background img

DPRD BERENCARA REVISI PERDA IMTN

4 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan berencana melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN).

“Kami berencana merevisi Perda IMTN. Ini inisiatif DPRD. Mudah-mudahan di APBD Perubahan ini kami bisa anggarkan untuk melakukan kajian revisi Perda IMTN,” Kata Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh, Selasa (6/8).

Menurut Abdulloh, banyaknya aduan dari masyarakat yang harus mengeluarkan biaya double untuk pengurusan IMTN menjadi alasan utama munculnya wacana revisi tersebut. “DPRD banyak menerima aduan terkait IMTN ini. Sehingga kami berinisiatif melakukan kajian,” ujarnya.

Hasil kajian, lanjut orang nomor satu di lingkungan DPRD Balikpapan itu, akan dilihat poin mana saja yang harus direvisi. Utamanya adalah menyangkut biaya yang harus dikeluarkan masyarakat. Termasuk juga ketika mengurus menjadi sertifikat.

“Tidak serta merta mengubah atau merevisi, tapi kami akan mengkaji dulu bagaimana dari segi akademisnya. Apakah itu hanya cukup direvisi atau ada poin yang tidak perlu atau dihilangkan sama sekali. Kita akan lihat nanti,” ungkapnya.

Dijelaskan politisi Partai Golkar itu, sejatinya memang IMTN tidak gratis, tapi di lapangan faktanya mereka mengeluarkan ongkos tambahan. “Nah ongkosnya ini ongkos apa? Kemudian untuk penerbitan sertifikat juga ada keluar biaya,” ucapnya.

Meski begitu Abdulloh belum bisa memastikan, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pengurusan IMTN maupun sertifikat adalah Pungutan Liat (Pungli). Karena masih akan dilakukan kajian terlebih dahulu. Namun  yang pasti masyarakat mengeluarkan biaya tambahan.

“Saya belum bisa mengatakan itu penyimpangan atau tidak. Ini kan baru pengaduan masyarakat. Di lapangan ada dua kali biaya. Itu yang mereka sampaikan ke DPRD,” tandasnya. (FREDY JANU/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *