background img

DPRD BALIKPAPAN TOLAK KERAS ZONASI PPDB

3 years ago written by

Balikpapan – Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh secara tegas menolak sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017. Penegasan itu disampaikan berdasarkan kondisi atau kesiapan pendidikan Kota Balikpapan, terhadap penerapan sistem tersebut.

Itu diungkapkan Abdulloh saat ditemui KPFM di kantornya, jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, Senin (12/6). Menurutnya, sistem tersebut sulit diterapkan di Kota Balikapapan. “Sistem zonasi itu bisa diterapkan jika suatu daerah sudah siap sekolahnya atau fasilitasnya. Kalau belum siap, terus dipaksakan zonasi, ini kan susah. Pokoknya DPRD Balikpapan menolak ada sistem zonasi,” tegasnya.

Bagi Abdulloh, Kota Balikpapan belum siap menerapkan sistem yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 17 Tahun 2017 itu.

“Karena belum siap, maka kami tolak. Kami akan protes keras. DPRD menolak, kenapa? Kami belum siap, masyarakat belum siap, fasilitas pendidikannya belum siap. Beberapa kota seperti Yogya dan Solo juga menolak kok,” protesnya.

Adanya sistem tersebut juga menimbulkan  kekhawatiran akan mengungkung keinginan masyarakat akan sekolah yang diinginkan.

“Yang pasti akan mengebiri hak-hak masyarakat, kemudian terkungkung di wilayah masing-masing, dimana pemerintah itu sendiri belum menyiapkan fasilitas untuk mereka. Misalnya, Balikpapan Barat belum ada SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), terus bagaimana kalau masyarakatnya mau sekolah di SMK,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan upaya penolakan sistem tersebut ke Pemerintah Provinsi. “Tadi pagi kami sudah kirim Komisi IV menghadap pak Gubernur, untuk menanyakan terkait zonasi ini. Untuk kedepannya, kami tunggu hasil pertemuan itu. Pokoknya kami minta ada semacam fatwa dari pak Gubernur agar sistem itu tidak diterapkan di Balikpapan,” pungkasnya.

Sistem zonasi tersebut merupakan bagian dari ketentutan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), seperti yang ditermuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. (ARIYANSYAH/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *