background img

DPRD BALIKPAPAN TETAPKAN PERDA PP-APBD TA 2018

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Paripurna di gedung DPRD Balikpapan, jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota (Balkot), Senin (29/7) siang.

Paripurna kali ini dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD tahun anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Itu setelah menerima hasil evaluasi dari Gubernur Kalimatan Timur (Kaltim).

Sebelum ditetapkan, draf rancangan Perda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Balikpapan tahun anggaran 2018 tersebut lebih dulu dibacakan Sekretaris DPRD Balikpapan, Abdul Azis.

Di mana, pada isi rancangan Perda tersebut tertulis jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,2 triliun. Kemudian Belanja Daerah sebesar Rp 2,1 triliun dan surplus sekitar Rp 100 miliar.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh dalam sambutannya menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD, merupakan kewajiban pemerintah daerah, sebagai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Ini sesuai dengan UU. Pemprov Kaltim juga telah melakukan evaluasi dan menyampaikan hasilnya dalam Keputusan Gubernur Kaltim tertanggal 24 Juli 2019,” kata orang nomor satu di lingkungan DPRD Balikpapan itu.

Hasil evaluasi, lanjut politisi partai Golkar itu, Gubernur memberikan beberapa catatan khusus atas APBD TA 2018 yang perlu diperbaiki. Begitu pun dengan sejumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Salah satu evaluasinya, realisasi pendapatan daerah diminta untuk terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dengan melakukan kajian komprehensif agar target yang ditetapkan terealisasi,” ujarnya.

Dikatakan, realisasi anggaran belanja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum optimal. Ini menunjukan belum akuratnya penyusunan belanja dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan APBD. “Kita berharap ke depan, akan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Termasuk belum maksimalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pelaksana kegiatan pada OPD Pemkot Balikpapan. “Masa mendatang harus ada langkah efektif dan rasional dalam rencanya penyusunan belanja daerah,” ucapnya.

Untuk itu diperlukan peran strategis tim asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada OPD serta monitoring atau pengawasan secara berjenjang. Begitu pula dengan realisasi belanja yang melebihi plafon anggaran pada beberapa OPD.

“Realisasinya harus lebih cermat pada tahun mendatang dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Menanggapi beberapa poin evaluasi Gubernur tersebut, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan ke depan bersungguh-sungguh. Untuk itu akan dilakukan perbaikan.

“Akan kita perbaiki. Kepada DPRD juga diharapkan agar sungguh-sungguh membahas APBD TA 2020  bersama OPD di jajaran Pemkot Balikpapan,” katanya. (FREDY JANU/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *