background img

DISPORAPAR GANTI KIOS PEDAGANG MANGGAR

4 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Sejumlah pedagang yang merupakan korban pembakaran kios di Pantai Manggar Segara Sari, Balikpapan Timur (Baltim) kembali mendatangi Gedung  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan di jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota (Balkot), Senin (12/8) siang.

Mereka diterima langsung oleh Komisi II DPRD Kota Balikappan di ruang rapat gabungan lantai dua kantor DPRD. Pada kesempatan itu hadir juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Balikpapan, Zulkifli dan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disporapar Balikpapan, Jum Ali.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekira dua jam tersebut,  para pedagang menanyakan kejelasakan terkait pertanggungjawaban dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Pasalnya, setelah kejadian itu pihaknya tak bisa lagi berjualan. Padahal sumber penghasilan mereka hanya dari berjualan.

“Kami mau kejelasan dari Pemerintah. Semua barang kami habis dibakar. Tidak ada lagi meja dan kursi untuk berjualan,” kata Abdul Hadi, perwakilan pedagang yang juga kiosnya dibakar usai pertemuan.

Ia menegaskan, para pedagang hanya ingin bisa berjualan lagi. Untuk itu Pemkot diharapkan bisa memfasilitasi. “Yang penting kami bisa berjualan lagi, fasilitasi berjualan. Dan barang yang dibakar, tolong diganti rugi,” ujarnya.

Untuk menjawab persoalan ini, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disporapar Balikpapan, Jum Ali mengatakan, pihaknya akan melakukan penggantian berupa pemberian rombong kepada pedagang-pedagang tersebut.

“Ada tujuh pedagang yang kita akomodir, nanti kita fasilitasi tempatnya. Tapi dengan syarat harus taat pada UPTD. Jangan lagi melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Kita mau Pantai Manggar itu terlihat rapih,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan rombong untuk para pedagang baik yang telah tercatat maupun tidak tercatat. Dalam hal ini, pedagang yang menjadi sasaran pemberian rombong adalah pedagang dengan kios non permanen.

“Sudah ada datanya semua di UPTD. Kita tambahkan rombong-rombong untuk pedagang yang terdata, maupun yang tidak terdata di UPTD,” ucapnya.

Ditanya soal anggaran wacana penataan tersebut, Jum Ali mengaku akan direalisasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. “Nanti anggarannya di APBD-P ini. Tapi besarannya belum tahu,” tandasnya.  (FREDY JANU/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *