background img

DISNAKERSOS TERTIBKAN TENAGA ASING

4 years ago written by

Balikpapan – Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Balikpapan mulai melakukan penertiban Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Balikpapan. Kepala Disnakersos Tirta Dewi saat diwawancarai KPFM mengatakan, pihaknya baru melaksanakan rapat dengan pengawas tingkat provinsi bersama para perusahaan pemberi kerja, dan agen perusahaan yang mengurusi TKA.

Ini dilakukan untuk menyamakan persepsi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang dikeluarkan oleh pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Karena, satu orang TKA bisa bekerja lebih dari satu lokasi kerja dalam setahun. Bahkan ada yang mencapai 70 lokasi kerja. Setelah dicermati dan dievaluasi oleh Disnakersos Balikpapan, hal itu terkesan tidak masuk akal.

Tirta sudah menyampaikan persoalan ini kepada Kementerian Tenaga Kerja, dan Komisi IX MPR RI tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan lokasi kerja, dan bagaimana seharusnya prosedur IMTA itu sendiri. Karena selama ini yang terjadi adalah banyaknya TKA yang mengurus perizinan di Balikpapan, namun saat dicek langsung ke kantornya TKA tersebut bekerja di daerah lain, misalnya Kutai Kertanegara. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi Disnakersos.

Seharusnya perizinan TKA tersebut dilakukan di provinsi karena lokasi kerjanya tidak hanya di Balikpapan, tetapi juga di Kabupaten Kota lainnya di Kaltim. Karena menurut peraturannya, jika lokasi kerjanya lintas satu provinsi maka itu kewenangan untuk melapor ke Pusat, dan jika lokasi kerjanya lintas kabupaten antar kota, maka perizinan akan menjadi kewenangan provinsi.

Menurutnya, Balikpapan yang menjadi gerbang utama di Kaltim harus bisa melaksanakan tertib administrasi dalam hal mempekerjakan tenaga asing agar tidak termanfaatkan oleh mereka. “Izin kerjanya di Balikpapan, tetapi kenyataannya mereka bekerja tidak untuk Balikpapan. Kita yang rugi,” katanya Rabu (7/12).

Tirta ingin keberadaan mereka termonitor. Karena itu yang paling penting. “Satu, para TKA sesuai nggak sama aturan mainnya? Kedua, TKI ahli pendamping TKA, apa sesuai dengan alih profesinya atau keahliannya? Itu yang mau kita monitor. Terlebih lagi pengawas ada dalam provinsi,” tambah Tirta. Harapan ke depannya IMTA bisa disamakan dengan Pusat untuk tingkat provinsinya dan kabupaten kota agar mudah pengawasannya. (RARA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *