background img

DISDUKCAPIL ANTI PUNGLI

4 years ago written by

Balikpapan – Operasi tangkap tangan yang mengungkap pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan baru-baru ini membuat Presiden RI geram. Karena sebelum kejadian, Jokowi baru saja meluncurkan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Heboh kasus pungli tersebut membuat sejumlah instansi pemerintah merapatkan barisan untuk memperketat pengawasan internal. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan bahkan menjadi satu-satunya yang mewakili Balikpapan dalam penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2016.

Sekretaris Disdukcapil Hasbullah Helmi saat ditemui KPFM, Jumat sore (14/10) mengatakan, Disdukcapil tidak membudayakan pungli atau korupsi. Hal ini juga telah disepakati oleh semua petugas Disdukcapil. Jika memang ada masyarakat yang menemukan, segera melapor pada petugas. “Nomor telepon petinggi Disdukcapil sudah dipajang di luar gedung,” tegas Helmi.

Pembuatan E-KTP yang sempat membludak hingga 600 orang per hari sempat dikhawatirkan mengundang calo. Meski tidak bisa menjamin 100 persen, Helmi yakin pungli tidak terjadi saat pembuatan E-KTP karena sistem antrean yang memberlakukan 1 nomor untuk satu orang. Setiap orang harus memiliki identitas yang sama dengan berkas yang dibawanya. Helmi berjanji akan menindak tegas jika memang ditemukan oknum di lingkungan Disdukcapil yang melakukan pungli atau korupsi lainnya.

Rara Aywara melaporkan untuk KPFM

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *