background img

DEWAN DESAK CABUT PERWALI, RIZAL KHAWATIR KINERJA PNS

4 years ago written by

Balikpapan – Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Daerah (Perda) dibentuk sebagai instrumen yuridis atau payung hukum dari segala aktivitas di kota Balikpapan. Hanya saja, Perwali dan Perda yang dibentuk tidak serta merta berjalan efektif. Padahal untuk menyusun Perda membutuhkan anggaran ratusan juta rupiah.

Sebut saja Perwali Nomor 8 tahun 2014 tentang tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di tengah defisit keuangan daerah saat ini, bukannya menghemat. Malah mengeluarkan anggaran. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, mendesak Pemerintah Kota mencabut Perwali Nomor 8 tahun 2014 tersebut. Setidaknya untuk triwulan keempat atau tiga bulan terakhir.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan yang juga Ketua Fraksi PDIP Budiono Senin (24/10) mengatakan, dari pandangan fraksi dalam kondisi defisit ini seharusnya Pemkot segera mencabut Perwali terkait, karena mampu menghemat anggaran hingga puluhan miliar rupiah. “Kami dari fraksi PDIP menginginkan Perwali itu dicabut untuk tiga bulan terakhir. Itu cukup lumayan, hitungannya di atas Rp 30 miliaran,” jelas Budiono.

Sementara itu Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengaku khawatir apabila tunjangan tersebut dihapuskan, maka akan mengurangi kualitas kinerja PNS. “Masukan fraksi sangat bagus, tetapi kita akan melakukan rapat terlebih dahulu terkait hal ini. Kita akan mengkaji dan mengevaluasi agar bisa diputuskan pemerintah, apakah dicabut apa tidak,” ujarnya. (FREDY/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *