background img

DEWAN BAHAS RAPERDA TRANSPORTASI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Balikpapan, jalan Jenderal Sudirman. Balikpapan Kota (Balkot), Selasa (25/6) siang.
Paripurna yang dimulai pukul 13.30 Wita itu, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi dan Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh juru bicara, Budiono. Ia mengemukakan terkait penertiban parkir kendaraan yang dilakukan aparat pemerintah yang dianggap perlu lebih serius. Termasuk aktivitas parkir kendaraan di jalan lingkungan warga.
“Badan jalan, mulai dari jalan protokol sampai jalan lingkungan kerap dijadikan areal parkir kendaraan pribadi. Seharusnya tempat usaha, tempat tinggal yang berisi kendaraan, wajib memiliki tempat parkir dan garasi sendiri,” kata Budiono.
PDI Perjuangan juga mendorong pembangunan terminal bongkar muat barang sehingga armada angkutan dan kendaraan lainnya di dalam kota tidak overkapasitas. “Bangun pergudangan supaya mengurangi armada peti kemas masuk dalam kota,” ujarnya.
Sementara, mengenai Raperda Penanggulangan Kemiskinan, PDI Perjuangan berpendapat perlunya pendataan warga miskin serta memerhatikan masukan dari masyarakat sesuai kondisi nyata di kawasan. “Proses verifikasi dan validasi warga miskin harus benar-benar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga penanggulangannya tepat sasaran,” tambahnya.
Dari Fraksi Gerindra diwakilkan oleh Aminuddin. Pihaknya mempertanyakan upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Pemkot Balikpapan. “Perlu pendidikan mental karena masyarakat terlalu manja, hanya berharap bantuan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai dan (BLT) Beras Miskin (Raskin/Rastra),” sebut Aminuddin.
Pemberian BLT dianggap justru membuat warga miskin menjadi malas dan dapat menumbuhkan mental pengemis. Selain itu, diperlukan basis data terpadu antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Badan Pusat Statistik agar memiliki data pasti jumlah kemiskinan di Kota Balikpapan.
“Selama ini masih belum jelas karena masing-masing lembaga menggunakan metode sendiri. Data kemiskinan juga seringkali tidak valid dan tidak aktual dengan 14 indikator karena sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali,” ucapnya.
Sementara, Fraksi Golkar termasuk PBB yang dibacakan Fadilah mengatakan Perda transportasi kota menjadi acuan mengatasi permasalahan yang timbul dari dampak transportasi seperti polusi udara, pemakaian BBM, estetika kota serta dapat mengurai kemacetan kota dan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas.
“Fraksi kami juga menyarankan Raperda penyelenggaraan transportasi terutama yang membahas parkir kendaraan bermotor untuk menjadi skala prioritas. Seperti diketahui banyak parkir yang tidak sesuai peraturan dan sembarangan. Sehingga berdampak pada arus lalulintas yang menyebabkan kemacetan,” sebutnya.
Fraksi lain seperti Hanura, Demokrat , PKS dan Nasdem- PPP hampir sama menyoroti persoalan transportasi yang belum memadai dan kondisi parkir kota Balikpapan yang teratur dengan baik.  (FREDY JANU/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *