background img

BENDAHARA WAJIB LAPOR BUKTI SETOR PAJAK

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Setiap Wajib Pajak (WP) memiliki hak dan kewajiban. Seperti menjaga segala macam kerahasiaan informasi yang telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maupun penyetoran dan pelaporan pajaknya. Ini berlaku untuk WP pribadi, badan usaha maupun bendahara pemerintahan.

 “Pada dasarnya mekanisme perpajakan itu sama untuk setiap Wajib Pajak. Mulai dari pembuatan kode billing, membayar sesuai nilainya, dan melaporkan pembayarannya,” ucap Hanafi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2 di KPP Pratama Balikpapan Barat saat talkshow di radio KPFM 95.4 Mhz Balikpapan yang dipandu Elyana Sesil, Rabu (14/8).

Dikatakan Hanafi, sistem perpajakan Indonesia sudah menganut self assessment, yaitu Wajib Pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak terhutang yang harus dibayar.

Ia mengimbau, bagi bendahara pemerintahan terutama seluruh bendahara Sekolah Dasar (SD) dan SMP yang belum melakukan penyetoran dan pelaporan pajak terkait tahun ajaran baru, segera diselesaikan agar tidak menumpuk.

“Apalagi beberapa bulan lalu sudah menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah, agar segera disetorkan pajaknya. Jangan lupa dilaporkan agar tidak ada selisih ke depannya yang sesuai dengan ketentuan,” timpal Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Yahya Ponco Aprianto.

Ditambahkan, KPP Pratama sudah melakukan sosialisasi ke beberapa SD dan SMP di Balikpapan terkait hal ini. Ke depannya pihak KPP Pratama Balikpapan akan melakukan hal yang sama tentang Bendahara Lurah. Bendahara yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD ditetapkan sebagai pemotong/pemungut pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Ia mengimbau untuk segera mendaftarkan bendahara satker/instansi pada KPP Pratama terdekat apabila belum memiliki NPWP. “Jangan lupa melakukan update data, terutama bila terjadi perubahan pegawai yang menjabat sebagai bendahara,” ujar Yahya mengingatkan.

Sedangkan AR (account representative) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Berlin Manullang menjelaskan,  ada beberapa jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh Bendahara Pemerintah, yakni PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN 10%. “Semua itu wajib dibayarkan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pajak bisa menghubungi Kring Pajak 1500200, dan mengunjungi laman pajak.go.id atau via sosial media Instagram: @kppbalikpapanbarat dan Twitter: @kppbpnbarat. (SESIL/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *