background img

BALIKPAPAN PALING SIAP JADI IBU KOTA

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Wacana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan semakin menguat. Ini menyusul pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor yang menyatakan jika pembahasan serius soal pemindahan ibu kota negara akan dilakukan di Balikpapan, pada 5 Agustus mendatang.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Walikota Balikpapan, Rizal Effendi. Hanya, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Permkot) Balikpapan ini mengaku jika belum ada petunjuk teknis terkait hal itu. “Biasa saja, kita ikuti petunjuknya. Sejauh ini belum ada petunjuk teknis,” kata Rizal, Rabu (31/7).

Ditanya soal lokasi pertemuan hingga poin yang bakal dibahas, Politisi Partai Nasdem itu mengaku jika belum mengetahui secara pasti. “Belum. Kita tunggu saja,” ujarnya.

Pun saat ditanya tawaran Kota Balikpapan yang nantinya bakal jadi salah satu pintu masuk ibu kota negara. Dengan segala kesiapan infranstruktur yang ada, tak ada kata tidak untuk mengatakan kesiapan. “Ya, kita selalu siap,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyambut baik wacana pemindahan ibu kota tersebut ke wilayah Kalimantan. Meski belum tentu di Kalimantan Timur. Namun peluang tersebut bisa saja terjadi, mengingat Gubernur Kaltim telah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara baru-baru ini.

“Peluang Kaltim sangat besar. Pak Gubernur juga sudah dipanggil oleh Presiden. Dan pembahasan seriusnya juga akan dilakukan di Balikpapan bulan Agustus nanti,” ujarnya.

Menurut orang nomor dua di lingkungan Pemkot Balikpapan itu, banyak manfaat yang dirasakan oleh Balikpapan jika memang ibu kota dipindah ke Kaltim. Mengingat posisi Balikpapan sebagai kota penopangnya. Hal ini lantaran telah tersedianya Bandara Internasional hingga Pelabuhan Internasional, serta jalan tol Balikpapan ke Samarinda.

“Secara infrastruktur kita sangat siap dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim. Kita ada Bandara Internasional, Pelabuhan Internasional dan juga Tol,” sebutnya.

Hanya, semua itu tidak lah mudah. Karena masyarakat pasti ada yang akan menentang. “Pro dan kontra pasti ada lah. Itu sebabnya dibutuhkan peran kepala daerah untuk bisa hadir menyampaikan dan menyosialisasikan ke masyarakat soal dampak baiknya kepada masyarakat,” tandasnya. (FREDY JANU/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *