background img

90% LAPORAN WAJIB PAJAK TAK SESUAI

3 years ago written by

Balikpapan – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltim dan Kaltara Samon Jaya optimistis hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal itu disampaikannya saat media gathering di Hotel Blue Sky Balikpapan, Selasa (20/6).

Menurut Samon Jaya, dua aturan tersebut akan memberikan keleluasaan kepada pihak DJP di seluruh kantor wilayah yang ada untuk mengakses data keuangan para Wajib Pajak (WP), jika terdapat laporan keuangan yang tak sesuai.

“Jadi dengan adanya aturan itu, kami bisa mengakses data finansial Wajib Pajak di semua lembaga keuangan seperti bank, asuransi, bursa efek dan koperasi, pokoknya lembaga yang berada di bawah otoritas jasa keuangan, jika ada wajib pajak yang teridentifikasi laporan keuangannya tak sesuai dengan data yang kita miliki. Dan itu hanya untuk kepentingan perpajakan,” kata Samon kepada KPFM.

Sehingga, lanjut Samon, hal itu akan mendeteksi adanya kecurangan ataupun kelalaian terhadap laporan keuangan yang disampaikan para Wajib Pajak kepada pihaknya. “Ini untuk meminimalisir Wajib Pajak yang tidak sesuai datanya. Jika terindikasi tak sesuai, ya kita periksa. Sehingga akan ketahuan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkannya,” imbuhnya.

Saat ini untuk wilayah Kaltim dan Kaltara, jumlah Wajib Pajak yang terindikasi memberikan laporan keuangan tak sesuai dengan data DJP Kaltim dan Kaltara tergolong besar, yaitu mencapai 90 persen dari jumlah WP di wilayah Kaltim dan Kaltara.

“Dengan adanya aturan ini, kami harap angka itu menjadi terbalik, yaitu 90 persen Wajib Pajak mendekati data yang kami miliki. Kami optimistis, jika seperti itu pendapatan negara sektor pajak akan meningkat,” tutur Samon. Perppu itu sendiri belum dapat diterapkan karena masih menunggu persetujuan DPR RI. “Tapi akses untuk data keuangan Wajib Pajak sudah bisa kita dapat melalui PMK Nomor 70 Tahun 2017 itu,” pungkasnya. (ARIYANSYAH/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *