background img

4 CALEG TERPILIH TERANCAM TAK DILANTIK

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Empat Calon Legislatif (Caleg) terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Periode 2019-2024 terancam gagal dilantik. Ini terjadi jika mereka tak kunjung menyerahkan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Noor Thoha menyampaikan itu ketika diwawancarai awak media di Sekretariat KPU Kota Balikpapan, jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota (Balkot), Selasa (23/07) siang.

Menurut Thoha, sebagian besar para caleg terpilih yang ditetapkan, Senin (22/7) ini, sudah menyerahkan tanda terima LHKPN. Hanya ada empat caleg yang hingga saat ini belum juga menyetorkan ke KPU. Keempat caleg tersebut adalah Siswanto dan Sabarudin Panrecalle dari Partai Gerindra, serta Alwi Al Qadri dan Suriani dari Partai Golkar.

“Sebagian besar memang sudah menyerahkan tanda terima LHKPN dari KPK. Tapi ada empat orang yang masih belum. Sebenarnya mereka telah menyerahkan laporan kekayaannya ke KPK, namun tanda terimanya masih dalam proses,” kata Noor Thoha.

LHKPN, lanjut Thoha, adalah salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para caleg agar bisa dilantik menjadi anggota DPRD. Ini sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa calon legislatif terpilih wajib menyerahkan bukti tanda terima pelaporan LHKPN dari KPK.

“Ini syarat mutlak. Batas waktunya tujuh hari setelah ditetapkan, caleg terpilih harus menyerahkan tanda bukti LHKPN kepada KPU. Bila LHKPN ini tidak disetor, maka caleg tersebut meski sudah ditetapkan tidak akan bisa dilantik,” ujarnya.

Thoha menegaskan, KPU hanya akan mengajukan nama caleg yang akan dilantik berdasarkan daftar tanda terima LHKPN. “Kami hanya akan mengajukan nama caleg yang sudah ada tanda terima LHKPN untuk dilatik. Yang tidak ada ya kami tidak ajukan. Karena tanda terima LHKPN adalah syarat untuk pelantikan,” tegasnya.

Soal mekanisme pelantikan, Thoha menjelaskan, KPU akan mengajukan nama caleg terpilih ke Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Wali Kota Balikpapan, untuk kemudian dijadwalkan pelaksanaan pelantikan. “Kami hanya mengajukan nama caleg. Untuk jadwal pelantikannya itu  kewenangannya Pemprov. Kalau dari jadwal paling lambat tanggal 26 Agustus pelantikannya,” tandasnya. (FREDY JANU/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *